 |
| Wujud Kecewa Rakyat Lewat Aksi Indonesia Gelap dan #KaburAjaDulu |
PacitanTerkini.ID, Jakarta – Aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar sejumlah mahasiswa dan viralnya tagar #KaburAjaDulu di media sosial dinilai mencerminkan keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Demonstrasi ini telah berlangsung sejak Senin (17/2) di Jakarta dan sejumlah daerah, dengan puncaknya direncanakan pada Kamis (20/2).
Isu utama yang diangkat dalam aksi ini meliputi efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun yang dinilai berdampak pada pelayanan publik, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Analisis Pengamat
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi terkini. Menurutnya, masyarakat, terutama generasi muda, memiliki harapan besar terhadap perubahan pasca-Pilpres 2024, namun banyak yang merasa harapan itu belum terwujud.
“Masyarakat berharap adanya perubahan positif, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, dan daya beli. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, muncul kekecewaan yang diekspresikan melalui demonstrasi dan tagar seperti #KaburAjaDulu,” ujar Lili kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/2).
Senada dengan Lili, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an, menilai keresahan publik juga dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran. Ia menyebut, meskipun efisiensi dilakukan, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan esensial, seperti tunjangan kinerja dosen, bukan pada program MBG yang menuai kritik.
“Ini merupakan refleksi keresahan publik terhadap sejumlah paradoks dalam kebijakan pemerintah,” jelas Ali.
Ali juga memperingatkan bahwa gerakan ini bisa berkembang jika tidak ditangani dengan baik. “Jika pemerintahan Prabowo Subianto tidak segera memberikan klarifikasi dan solusi atas kebijakan yang menjadi isu, gerakan ini berpotensi membesar dan berdampak pada citra pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyarankan pemerintah untuk merespons aspirasi masyarakat secara cepat dan konstruktif. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap defensif maupun agresif terhadap gerakan mahasiswa.
“Pemerintah sebaiknya mengajak dialog untuk menyelesaikan isu-isu yang diangkat. Respon yang tepat akan mencegah eskalasi gerakan ekstra parlementer,” katanya.
Respon Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tidak sepakat dengan narasi “Indonesia Gelap” yang diusung dalam aksi tersebut. Menurutnya, narasi itu tidak mencerminkan situasi sebenarnya.
“Kami menghormati kebebasan berekspresi, tapi tolong jangan memainkan narasi yang tidak benar. Tidak ada yang namanya Indonesia gelap,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Ia juga meminta masyarakat tetap optimistis dan memberikan kesempatan bagi pemerintah yang baru bekerja selama empat bulan. “Mari bersama-sama membangun Indonesia dengan semangat yang positif,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menanggapi viralnya tagar #KaburAjaDulu sebagai aspirasi masyarakat untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja di dalam negeri.
“Kami memahami tantangan ini dan akan terus bekerja untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).***
